RAPAT KERJA PANSUS PENYUSUNAN RAPERDA DIY TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Hari             : Rabu, 17 November 2021

Jam             : 10.00 – 12.30 WIB

Tempat        : Ruang Rapur Lantai II DPRD DIY

Peserta Rapat:

1.   Anggota Pansus DPRD

2.   Setwan DPRD DIY;

3.   Kanwil Kemenkumham DIY (Nova Asmirawati):

4.   Bandiklat DIY;

5.   Dinas Pendidikan DIY;

6.   Dinas Kebudayaan DIY;dan

7.   Biro Hukum Setda DIY;

Jalannya Rapat:

1.   Rapat dibuka oleh Bapak Eko selaku Ketua Pansus

2.   Diskusi/masukan:

Pansus:

-      Pada konsideran huruf b ditambahkan frasa budaya, dan kearifan local

-      Pada konsideran huruf c kata pedoman diganti menjadi landasan hukum

-      Pada ketentuan umum pengertian masyarakat disempurnakan menjadi: Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

-      Pada ketentuan umum definisi Pancasila menjadi berbunyi: Pancasila adalah dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan

Dinas Pendidikan

-      Pada ketentuan umum pengertian Pendidikan formal disempurnakan menjadi: Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar  mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

-      Bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  yaitu:

a.        demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhineka tunggal ika-an bangsa;

b.       diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan

c.        sinergi, kolaborasi dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.        menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

b.       mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;

c.        meningkatkan pemahaman mengenai kearifan lokal daerah

d.       memperkuat keistimewaan DIY;

e.        terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan

f.         mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat

Bakesbangpol

-      Bunyi Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 disempurnakan menjadi:

Pasal 7

(1)   Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:

a.     Pemerintah Kabupaten/Kota;

b.    Instansi/lembaga vertikal dan

c.     Masyarakat.

Catatan: pada huruf b agar diberikan penjelasan pasal tekait apa yang dimaksud instansi/lembaga vertikal

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan antara lain kepada:

a.     siswa/mahasiswa/peserta didik lain;

b.     Aparatur Sipil Negara;dan

c.     Masyarakat

Catatan : huruf b cukup dituliskan ASN karena ASN mencakup pengertian bukan hanya pegawai yang ada dilingkungan Pemda, tetapi juga instansi vertikal dan Pemda Kab/Kota.

Dinas Pendidikan

Bunyi Pasal 11 disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan antara lain melalui:

a.     Pendidikan dan Pelatihan;

b.     Kegiatan kebudayaan;

c.     Sosialisasi/ Seminar/Lokakarya/Bimbingan Teknis; dan

d.     Kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Biro Hukum

Bunyi Pasal 13 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 13

(1)  Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

a.   Partisipasi;

b.   kesetaraan;

c.    kebenaran;

d.   keterbukaan;

e.    kesesuaian;

f.     kerjasama antar pihak;

g.    kreatifitas;

h.   akademik; dan

i.     kearifan lokal.

Kanwil Kumham

Bunyi Pasal 14 disempurnakan menjadi:

Pasal 14

(1)   Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2)   Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :

a.   Kurikulum;

b.   Modul;

c.    Kajian;

d.   Penelitian;

e.    Materi;

f.     tata tertib;

g.    monitoring evaluasi.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam P