Notula

1.    Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY secara daring (Nova Asmirawati, Anita Marthasari, Nurul Ani Mustafa);

2.    Inspektur Kabupaten Bantul;

3.    Kepala Badan / Bagian se- Kabupaten Bantul;

4.    Kepala Dinas se- Kabupaten Bantul ;

5.    Direktur BUMN se- Kab. Bantul ;

6.    Para Ketua LPPM Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Jalannya Rapat :

1.    Rapat dimulai pada pukul 09.10 WIB dipimpin langsung oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul membahas terkait penyusunan Rencana Kerja BAPEDA Tahun 2023-2026 dengan tujuan utama melakukan sinkrornisi dalam urusan pemerintah daerah kabupaten Bantul dan masukkan dalam rangka penajaman target kinerja  tahun 2021 sebagai rancangan bahan akhir.

2.    Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala BAPPEDA. Pelaksanaan rapat diundang secara luring maupun daring mengingat meningkatnya kasus covid_19 di wilayah Kabupaten Bantul.

Bapeda mengundang perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya sebagai perencanaan, pengendalian dan pengembangan sehingga perencanaan bisa baik, terarah dan cukup;

Rencana Kerja yang akan disusun tetap mengedepankan Visi dan Misi Bupati yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, serta misinya yaitu Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima, Pegembangan SDM Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa, Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi Inklusif. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Sebagai indikator kerja utama yaitu Harmonis berupa penanganan gangguan trantibum, risiko bencana, kualitas lingkungan, Nilai EPPD, IKM. Sejahtera meliputi pengentasan pengangguran , kemiskinan, kapupaten Kreatif dan kapubaten layak anak. Sedangkan berkeadilan meliputi gini ratio jumlah penerima pelayanan kesejahteran sosial, kualtas infrastruktur.

Sedangkan arah kebijakan tahun meliputi Percepatan pemulihan kondisi sosal dan ekonomi melalui optimalisasi keunggulan kompetitif, pemantapan kondisi sosial ekonomi yang didukung infrastruktur dan SDM berkualitas, Peningkatan daya saing daerah yang didukung penerapan IPTEK, Pemantapan daya saing daerah untuk meningkatkan kualitas perekonomian serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera dan berkualitas.

Peran Bappeda memonitor pada indikator tujuan daerah, target RB 2023 82%, mari kita dukung bersama-sama mengangkat kemiskinan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

3.    Bappeda sangat membutuhkan data seperti adanya aplikasi mudah digunakan seperti beberapa kegiatan yang di laksanakan OPD tidak terlaksana dengan baik, sehingga perlunya perencanaan ditahun mendatang. Kami mohon dukungan yang belum terencana akan dapat dilaksanakan melalui pengembangan aplikasi ini, sehingga perencanaan di Bantul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.    Isu strategis Kabupaten Bantul yang berhubungan dengan kondisi perencanaan, pengendalian, dan litbang, yaitu : Harmonisasi perencanaan, pengangguran, dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal koordinasi, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan, belum maksimalnya basis data perencanaan pembangunan daerah, belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan , RPJPD yang berakhir tahun 2025.

5.    Rencana penganggaran dalam bidang pengendalian jika ada waktu yang tepat akan menyusun arah kemana pergerakan penduduk Bantul, migrasi yang terjadi hampir satu (1 ) juta penduduk Bantul.

6.    Dari Inspektorat Bantul yang perlu ditekankan hendaknya di dukung oleh seluruhnya. Semua hukum wajib untuk menaikkan MCPKP nya Kabupaten Bantul. Harapan kami Bapeda dan stakeholder baik diluar pemerintah maupun di dalam harus saling mendukung.

7.    Berkaitan dengan minta data akses potensi daerah, bisa dibuka melalui Bantul Pedia banyak informasi tentang Bantul terkait perijinan, data jalan dan data spasial maupun statistik  sehingga dapat dimanfaatkan.

8.    Selaku Tim Ahli diharapkan bisa mengawal 2022 . Untuk yang KLA nilai kita masih sangat rendah, untuk propinsi layak anak tahun 2025 maka kita harapkan stakeholder yang mengampu KLA menjadi satu kesatuan dan memberi informasi .Untuk masalah sampah, saat ini untuktahun 2023 dapat kita anggarkan untuk pengelolaan sampah.

9.    Ketua Forum PPKP, untuk output yang diharapkan apa saja sehingga dari legislatif tidak banyak catatan. Sinergitas dan kolaborasi sangat penting bagi kemampuan APBD yang kurang maksimal. Ketika semua bisa sinergi alokasi yang kurang tepat akan memberikan dampak yang baik dan peningkatan pengembangan di wilayah Bantul.

10. Segera meningkatkan sinkronisasi data yang menyeluruh dan tersentral , sehingga bisa mix dengan baik. Bantul sampai sekarang belum memiliki profil anak yang mana itu mendukung KLA, sekarang Bantul bukan lagi menjadi salah satu penanggung jawab KLA namun itu menjadi bagian dari seluruh stakeholder.

11. Ada beberapa program yang terlingkupi oleh beberapa OPD, seperti program KLA, Program Bantul Bersama, beberapa instansi terkait diharapkan ikut dilibatkan dalam pembahasan, misalnya dinas Pendidikan .

12. Pelaksanaan Rapat Forum Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Bantul Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023 berjalan lancar ditutup oleh sekretaris Bappeda dan diakhiri pada pukul 12.15 WIB

Notulis,

Nurul Ani Mustafa