Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kota Yogyakarta tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Hari/Tanggal         : Rabu, 18 Mei 2022

Pukul                    : 09.00 WIB - selesai

Tempat                  : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

Peserta rapat :

1.     Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

2.     Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

3.     Kanwil Kemenkumham DIY (Rasyid Kurniawan dan Iffa Choirun Nisa)

Hasil rapat :

1.  Rapat dibuka oleh Bapak Zico dari Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dengan agenda melakukan pencermatan draft raperda.

2.     Pembahasan draft :

a.   Pada nama jabatan pembentuk perda, ditambahkan tanda baca koma (,) setelah frasa “WALIKOTA YOGYAKARTA”.

b.     Konsiderans menimbang :

1)  Huruf awal kata “makmur” pada konsiderans menimbang huruf b  ditulis dengan huruf kecil.

2)   Kata “lagi” pada yang konsiderans menimbang huruf c dihapus, dan ditambahkan tanda baca koma (,) setelah kata “hukum”.

3)  Kata “pada” di konsiderans menimbang huruf c diubah menjadi “dalam”, dan ditambahkan tanda baca koma (,) setelah frasa “huruf b”.

c.   Dasar hukum mengingat angka 3 : huruf awal kata “tambahan” ditulis dengan kapital, dan ditambahkan tanda baca koma (,) pada sebelum kata tersebut.

d.     Ketentuan umum :

1)   Pasal 1 angka 5 disempurnakan menjadi “Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA” agar sinkron dengan batang tubuh.

2)    Pasal 1 angka 8 : kata “Peraturan” ditulis dengan huruf awal kecil dan kata “retribusi” dihapus agar sinkron dengan defisini “Wajib Retribusi” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 UU No. 1 Tahun 2022.

3)  Pasal 1 angka 10 : frasa “Surat ketetapan retribusi” ditulis dengan huruf kecil.

4)    Pasal 1 angka 11 : frasa “administrative berupa bunga dan/atau denda” diubah menjadi “administratif berupa denda”.

e.  Judul Bab II diubah menjadi “JENIS, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI”.

f.       Pasal 3 ayat (2) : rinciannya dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

g.  Pasal 4 : frasa “Rencana PTKA” diubah menjadi “RPTKA” agar sinkron dengan ketentuan umum.

h.     Pasal 5 : kata “Pelayanan” ditulis dengan huruf kecil.

i.  Judul Bab IV diubah menjadi “PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF”

j.       Pasal 7 :

1)   Ayat (1) : rumusannya disempurnakan menjadi “Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.”

2)     Ayat (2) huruf e dan huruf f diubah menjadi “biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian” dan “keterampilan tenaga kerja lokal” agar sinkron dengan panduan pentapan Retribusi PTKA dari Kemenkeu.

3)   Ayat (3) : rumusannya disempurnakan, yang didelegasikan adalah huruf e dan huruf f.

k.    Sistematika Bab V disempurnakan, Pasal 8 mengatur tentang struktur tarif retribusi PTKA, sedangkan Pasal 9 mengatur tentang besarnya tarif retribusi PTKA.

l.       Pada Pasal 9 (baru) :

1)  Ditambahkan rumusan baru di ayat (1) : “Besaran Retribusi PTKA dipungut setiap tahun sekali.”

2)     Ayat (2) disempurnakan menjadi “Besaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US$100 (Seratus dolar Amerika Serikat) per orang/per bulan.”

3)     Ditambahkan rumsuan baru di aat (3) : “Dalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan, besaran Retribusi PTKA dihitung 1 (satu) bulan penuh.”

4)     Rumusan ayat (3) lama disesuaikan urutannya menjadi ayat (4).

m.   Bab VI tentang “Masa Retribusi” :

1)     Urutan pasalnya disesuaikan menjadi Pasal 10.

2)  Disempurnakan rumusannya menjadi “Masa Retribusi PTKA merupakan jangka waktu yang ditetapkan dalam pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.”

*pembahasan pasal-pasal berikutnya terlampir*