Hari, Tanggal

:

Rabu, 13 April 2022

Jam

:

09.00 WIB s.d selesai

Tempat

:

Ruang Rapat Sekretariat Lantai 2 DPRD Kabupaten Sleman

Peserta

:

1.   Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman

2.   Dinas P3P2KB

3.   Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

4.   Dinas Sosial Kabupaten Sleman

5.   Tim Perancang Kanwil kemenkumham DIY

Jalannya Rapat

:

1.  Rapat dibuka oleh WIB

2.  Jalannya Rapat

a.                                Kanwil Kemenkumham DIY :

-       Perda DIY sudah jadi, dari Kemenkumham DIY tinggal melanjutkan saja.

-       Raperda ini ada urgensinya dengan perda DIY.

-       Terkait tenaga pendamping yang menjadi kewenangan DIY, perlu disinkronkan dengan raperda Sleman.

b.                                Dinas P3P2KB :

-       Terkait dengan raperda penyelenggaraan pendidikan inklusif harus mengacu pada perlindungan anak, UU No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah menjadi UU 35 tahun 2014.

c.                                 Dinas Sosial :

-       Raperda ini diharapkan mengacu/menyesuaikan dengan perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Disabilitas.

d.                                Bu Sumaryatin

-       Pasal 8 dan 9 perda DIY, bisa disesuaikan dengan raperda Sleman.

-       Pasal 15 dan 16 perda DIY disesuaikan dengan draft raperda Sleman (pasal 11).

e.                                Pak Bambang

-       Perda DIY full untuk disabilitas. Krn prop kewenangannnya pada SLB. Pdhl raperda Sleman cakupannya lebih luas.

-       Kemampuan Sleman memang belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan guru pendamping.

-       Raperda ini usulan DPRD, pada akhirnya akan dikembalikan ke eksekutif untuk pembahasan selanjutnya.

-       Goalnya raperda ini adalah orang Sleman bisa terlayani dengan baik. Jika inklusif tidak bisa teratasi, maka jalur terakhir adalah SLB.

f.                               Bagian Hukum :

-          Landasan raperda harus mengacu juga pada perda disabilitas tahun 2018, di NA disebutkan belum adanya payung hukum tentang perda inklusif.

-          Pasal 8 dan 9 perda disabilitas sudah mencantumkan tentang sekolah/pendidikan inklusif.

-          Pasal 9 perda disabilitas, kalau dibentuk di tiap sekolah sangat berat, solusinya pembentukan sekolah inklusif minimal 1 unit di tiap kecamatan (bisa menjadi titik kumpul).

-          Pembentukan kurikulum pembelajaran supaya di cross cek dengan Dinas Pendidikan, Bagian Hukum belum pernah menerbitkan (mungkin dengan keputusan kepala dinas).

-          Pembentukan Pusat ULD perlu dicermati lagi dari sisi ketugasan, apakah sudah masuk dalam tusi perangkat daerah, terkait dengan SDM dan anggaran.

-          Berkaitan dengan fungsi, peran serta disini orang tua, masyarakat (apakah Dinas Pendidikan dan dunia usaha masuk didalamnya)

-          Sanksi dalam raperda, perlu dikaji lagi. Bagian Hukum memberi catatan tidak perlu ada sanksi dalam raperda tersebut.

-          Raperda sepenuhnya akan diserahkan ke Pansus DPRD.

-          Pasal 16 perlu dikaji lagi terkait dengan kurikulum, pembelajaran dan penilaian, apakah harus diatur dengan peraturan bupati.

-          Pasal 7 perlu dikaji lagi terkait dengan penyelenggaran pendidikan inklusif.

-          Pasal 8 tentang jalur dan jenis pendidikan perlu disinkronkan, apakah raperda ini mengatur jenis pendidikan keagamaan mengingat sekolah yang berkaitan dengan keagamaan menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama.

g.      Dinas Pendidikan :

-          Untuk anak inklusif, akses masuknya ada PPDB/jalur afirmasi. Sudah disampaikan ke sekolah-sekolah dan sekolah swasta belum berminat bergabung dengan sistem PPDB seperti sekolah negeri.

-          Ketentuan PPDB memang ada sisi yang belum terpikirkan, anak berkebutuhan khusus yang masuk di sekolah regular dikhawatirkan tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah regular. Jika ABK sudah ada sekolah luar biasa.

-          ABK masuk disekolah reguler tetap harus melalui proses asesmRen terlbih dahulu.

-          Perlu pemahaman/edukasi terhadap orang tua yang masih malu jika anaknya sekolah di SLB

3.  Rapat Selesai pada jam 11.15