Hari/tanggal     : Jumat, 29 Oktober 2021

Waktu              : 08.30 s.d. 11.30 WIB

Tempat            : Ruang Banggar Lt. 2 DPRD DIY

Peserta Rapat :

1.    Setwan DPRD DIY

2.    Dinas Perhubungan DIY

3.    Biro Hukum Setda DIY

4.    Tim Ahli PT Citra Bintang Mataram

5.    Perancang Kanwil Kemenkumham DIY (Ratri Yulia Pratiwi, Yusti Bagasuari)

Acara: Rapat penyusunan Raperda DIY tentang Pengelolaan Terminal Tipe B

Jalannya Rapat:

1.    Rapat dibuka oleh Bpk. Rio (Setwan DPRD DIY).

2.    Paparan oleh tim ahli mengenai penyempurnaan NA berdasarkan masukan-masukan pada rapat sebelumnya dilanjutkan paparan tentang draft Raperda Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B secara umum.

3.    Bpk Rio (Setwan DPRD DIY):

-       Dalam NA dibahas mengenai perilaku masyarakat dalam berlalu lintas, perlu fokus pada perilaku masyarakat di terminal.

-       Perlu penjelasan mengenai syarat terminal TOD.

-       Terkait identifikasi masalah dalam BAB I NA, Bapemperda meminta untuk menyarikan dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

-       Judul dapat dikaji kembali, apakah akan tetap menggunakan pengelolaan atau penyelenggaraan. Bila ada perubahan judul, silakan dimaskkan ke NA.

-       Sistematika draft Raperda perlu diperbaiki.

4.    Dishub:

-       Sistematika draft seharusnya proses perencanaan, pelaksanaan, fasilitas, pengelolaan.

-       Permenhub 24/2021 bisa dijadikan acuan.

-       Bus yang masuk terminal harus memiliki izin trayek dan uji berkala yang aktif.

-       Perlu pengaturan mengenai angkutan penunjang dan kendaraan tidak bermotor.

-       Dishub memiliki Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran.

5.    Biro Hukum:

-       Sistematika draft Raperda mohon dikaji, apakah akan menyesuaikan Permenhub 24/2021 atau membuat sendiri.

-       Perlu memetakan kebutuhan di DIY, berdasarkan data empirik tersebut bisa dijawab dalam norma.

-       Dalam Permenhub 24/2021 mennggunakan istilah penyelenggaraan. Istilah pengelolaan hanya disebutkan beberapa kali. Perlu dikaji kembali apa judul yang akan dipakai.

-       Dalam dasar hukum mengingat perlu ditambahkan UU Keistimewaan dan PP Pelaksana UU Pembentukan Daerah.

-       Batasan pengertian Masyarakat (...kepentingan yang sama...yurisdiksi yang sama...) perlu diperbaiki.

-       Terkait perbuatan yang dilarang, silakan melihat peraturan perundang-undangan yang lain.

-       Penormaan dalam pembiayaan (...pengelolaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal...) perlu diperjelas, apakah sekedar salah ketik atau mengarah pada BUMD.

-       Adressat norma perlu diperjeleas, apakah pelaksana adalah Gubernur, Dinas, atau UPT.

-       Perlu dikaji kembali substansi yang akan didelegasikan. Apakah substansi tersebut benar-benar perlu diatur kembali, jangan sampai terlalu banyak delegasi sehingga menimbulkan kebingungan pada OPD pada saat penyusunan Pergub.

6.    Kumham:

-       Analisis dampak dalam Bab II NA dibuat sederhana, masalah yang ditemukan apa, program dan pembiayaan yang harus disiapkan Pemda seperti apa.

-       Tidak anti sanksi, namun pengaturan sanksi dalam Raperda harus ada pertimbangannya dalam NA. Terhadap perbuatan yang dilarang silakan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain untuk penentuan berapa sanksinya.

-       Peraturan semakin ke bawah semakin rigid, sehingga perlu dicari muatan lokal sebagai pembeda dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

-       Konsiderans menimbang menyarikan dari Bab IV NA, unsur filosofis perlu diubah menyesuaikan NA yaitu menekankan pada hak masyrakat untuk mendapat fasilitas umum yang layak.

-       Urutan pada Ketentuan Umum perlu diubah menjadi umum ke khusus.

-       Belum ada penjabaran mengenai tahap pembangunan pada pengelolaan terminal.

-       Penyusunan norma perlu memperhatikan pola SPOK, sehingga jelas siapa melakukan apa.

-       Perlu memperjelas pengaturan mengenai penyediaan loket tiket secara online.

-       Terjadi inkonsistensi pengelola terminal dalam beberapa pasal, perlu diperjelas apakah Gubernur atau Dinas. Istilah Dinas juga perlu menunjuk dinas apa yang berwenang.

-       Bab tugas dan wewenang Pemda disarankan untuk diletakkan pada bab awal setelah membahas mengenai pengelola terminal.

-       Kalimat pendelegasian masih ada yang menggunakan kata “dengan”, disarankan diubah menajadi kata “dalam” supaya tidak terlalu banyak Pergub yang akan dibentuk.

-       Perlu memetakan jenis-jenis fasilitas umum serta menentukan fasilitas umum apa saja yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

-       Bab larangan disarankan diberikan sanksi supaya implementatif. Namun bila penyusun memutuskan tidak mencantumkan sanksi maka larangan bagi masyrakat dimasukkan dalam peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan terminal.