PUBLIC HEARING RAPERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG BANGUNAN GEDUNG SERTA PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG

Hari             : Kamis, 7 Oktober 2021

Jam            : 09.00 – 14.00 WIB

Tempat       : DPUPR Kabupaten Gunungkidul

Peserta Rapat:

1.   Kanwil Kemenkumham DIY (Santi Mediana Panjaitan, Syafriel Hevitha Endyani, Widhie Prabowo dan Handoko Wahyudi):

2.   DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul;

3.   Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

4.   Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;

5.   Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

6.   Bagian Hukum Kabupaten Gunungkidul;

7.   Panewu Wonosari;

8.   Panewu Playen;

9.   Panewu Semanu;

10.      Lurah Kepek:

11.      Lurah Siraman;

12.      Lurah Wonosari;

13.      Ketua Gapensi Kabupaten Gunungkidul;

14.      Ketua Gapeknas Kabupaten Gunungkidul;

15.      Ketua Gapeksindo Kabupaten Gunungkidul;

16.      PT. Griya Logandeng Permai;dan

17.      PT. Selamet Cipta Sejahtera.

Jalannya Rapat:

1.   Rapat dibuka oleh Bapak Jatmiko selaku Sekretaris Dinas PUPRKP

2.   Paparan dilakukan oleh Bapak Nanang dari  Dinas PUPRKP dengan menjelaskan mengenai Raperda yang telah disusun kepada peserta FGD.

-      Pembentukan Raperda Tentang Bangunan Gedung Serta Perizinan Bangunan Gedung bertujuan untuk mewujudkan tertibnya pembangunan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

-      Titik berat PBG terletak pada standar teknis yang keseluruhannya termuat didalam SIMBG.

-      Tidak ada pembeda antara IMB dan PBG, yang menjadi pembeda adalah proses PBG melalui aplikasi SIMBG.

-      Secara umum proses PBG diberi waktu sampai dengan 28 hari, dimana pemohon mendapat informasi diterima atau ditolak berdasarkan system yang ada di SIMBG.

-      Pelaksanaan SLF untuk mengukur kelaikan bangunan, baik dari segi administrasi maupun pengawasan pembangunan di lapangan.

3.   Jalannya Diskusi:  

Kapanewon Wonosari:

-       Perlu dijelaskan  mengenai biaya dampak negatif dimana hal ini tidak muncul di Perda baru namun muncul di Perda lama.

-       Mohon diperjelas juga mengenai jeda waktu

PT. Griya Logandeng Permai:

-       Bagaimana status IMB yang baru terbit setelah sistem PBG berlangsung.

-       Verifikasi dilapangan ditahapan apa saja terkait penerbitan PBG, karena data sudah di upload di SIMBG.

Kapanewon Playen:

-       Apakah warga yang selama ini sudah memiliki IMB tetap wajib memiliki PBG?

-       Terkait Retribusi bangunan kami sepakat dengan apa yang telah dijabarkan dalam Raperda, namun mengapa tidak ada denda didalam raetribusi tersebut?

PT. Selamet Cipta Sejahtera:

-       Kapan Raperda ini akan diundangkan mengingat mitra kami dari Perbankan belum menggunakan istilah PBG didalam Proses yang kami lakukan.

Kumham:

-       Terkait istilah PBG didalam berdasarkan pembentukan Perundang-undangan kita tetap harus mengikuti PP 16 Tahu 2021 dimana didalam PP tersebut sudah tertulis PBG dan bukan lagi IMB.

-       Didalam PP ada tiga yang diatur selain PBG, yaitu ada SLF dan SBKBG.

-       Terkait bank, yang dapat dijaminkan nantinya adalah SBKBG.

Dinas PUPRKP:

-       Mengenai biaya dampak negiatif yang tidak dituangkan dalam Perda yang baru sebetulnya karena sudh diatur didalam Pasal 168 PP, sehingga baik diatur maupun tidak tetap berlaku.

-       Pembayaran retribusi dilakukan satu kali dan hak akan diberikan kepada pemohon dalam bentuk SLF maupun SBKBG.

-       Dalam Ketentuan Peralihan sudah menjawab terkait kepemilikan OMB yang sudah ada selama luasan dan fungsinya tidak berubah.

-       Mengenai denda, sesuai dengan ketentuan PP 16 Tahun 2021 sudah tidak diatur mengenai denda retribusi.

4     Rapat ditutup dan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.