RAPAT PEMBAHASAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Hari/ Tanggal  : Jumat, 18 Februari 2022

Pukul               : 13.00 wib

tempat             : zoom meeting

Peserta

1.    Bagian Hukum Kota Yogyakarta

2.    bagian Kesra Setda Kota Yogyakarta

3.    Tim Penyusun NA dan draft raperda PUG ( CV. Adicaraka Semesta)

4.    Perancang Kanwil DIY ( Ni made wulan, Nova Asmirawati, Ruly Nindasari S)

Masukan Peserta Rapat

1.   Rapat dibuka oleh pimpinan rapat Frida - Kesra pada pukul 13.30 wib dilanjutkan pembahasan draft raperda dipimpin oleh CV Adicaraka Semesta ( himawan)

2.   Masukan dari peserta Rapat sebagai berikut :

KUMHAM

-       mohon untuk dipapaprkan terlebih dahulu matriks perbandingan sebagaimana hasil rapat sebelumnya.

-       terkait konsideran menimbang, dalam rumusan menimbang huruf b, apakah urgensi /muatan lokal ini akan mengatur kelompok rentan seperti dalam Pergub DIY dan apakah memang ini sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta?

-       Terkait Batasan pengertian, untuk perangkat daerah disesuaikan dengan UU 23 tahun 2014.

-       Untuk sistematika disarankan untuk diperbaiki, prinsip/asas, maksud tujuan dan ruang lingkup dirumuskan dalam Bab I karena merupakan hal yang bersifat umum.

-       Pasal 2, disarankan tidak menggunakan kata majemuk/jamak “ prinsip-prinsip cukup ditulis Prinsip

-       Untuk prinsip / asas mohon diperbaiki rumusan normanya ( yang dimaksud asas adalah asas penyelenggaraan pengarusutamaan gender bukan asas perda).

saran :

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender berasaskan :

a.     â€¦

b.    …. dst

-       terkait ruang lingkup huruf a yaitu penyusunan dan perencaaan, ini apakah tidak termasuk dalam rencana aksi daerah, sedangkan untuk program dan kegiatan bukankah masuk dalam pelaksanaan?

TA ( Tim Penyusun Raperda)

§   memaparkan mengenai matriks perbandingan peraturan2 teknis yang ada dengan draft raperda sebagai berikut :

-       Pengarusutamaan gender juga memperhatikan kelompok rentan sebagaimana diatur juga dalam Pergub DIY

-       Dasar hukum hanya menyebutkan 3 peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang 12 tahun 2011.

-       beberapa hal yang menjadi muatan lokal dalam raperda :

§  Pasal 9 ayat (3) – walikota menetapkan OPD yang membidangi Perempuan dan anak sebagai coordinator pelaksanaan pengarusutamaan gender.

§  terkait partisipasi, setiap orang, kelompok, organisasi bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG

§   terkait asas/prinsip diambil dan  mengacu pergub 14/2001 dan pokok2 penyusunan pedoman kebijakan pengarusutamaan gender.

§   terkait rencana aksi daerah merupakan amanat dari Permen  dan sudah diatur dalam Perwal sehingga perlu akomodir dalam materi muatan raperda.

KESRA

-       terakit Definisi OPD sesuaikan pembagiannya dengan nomenklatur penamaan lembaga.

a.   Rapat ditutup pada pukul 15.00 wib dan pembahasan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya.