Hari/tanggal     : Rabu, 27 Juli 2022

Pukul                   : 13. 00 wib

Tempat               : Ruang Meeting Jasmin 4 Hotel Grand Dafam Rohan 

Peserta 

1.     Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

2.     Bagian Hukum Setda GK

3.     BKD kab. Gunungkidul

4.     Perwakilan Panewu 

5.     Perancang Kanwil kemenkumham DIY 

Jalannya rapat :

1.     Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyrakat dan Kalurahan  DPMK-PPKB Bp. Kriswanto dengan agenda melanjutkan pembahasan pasal per pasal draft raperbup Disiplin Pamong Kalurahan.

2.     Beberapa catatan yang menjadi pokok pembahasan/DIM dalam rapat antara lain :

a.    urgensi pembentukan raperbup agar pamong dapat tertib dan disiplin seperti ASN termasuk ketentuan penggunaan seragam

b.    isu perselingkuhan ( sosiologis ) apakah bisa diproses dengan hukuman disiplin?

c.    kendala dalam  diberhentikan pamong kalurahan dan staf pamong untuk pamong yang menjalani proses pidana apabila ancaman pidana 5 tahun dengan alasan tertentu.

d.    beberapa kasus yang terjadi di gunungkidul berdampak  pada  ketertiban dimasyarakat.

e.    diharapkan dengan perbup ini bisa menyelesaikan permasalahan disiplin pamong dan menjadi dasar bagi lurah untuk lebih tegas mengambil tindakan terhadap pamong yang melanggar hukuman disiplin.

3.     Masukan dan Diskusi Peserta Rapat

a.     Kumham

-        rumusan norma pasal 3 ayat (2) huruf c kurang tepat. saran untuk dirumuskan kembali ditambahkan norma kesopanan.

-        menayakan untuk pembentukan Tim Pemeriksa apakah untuk semua pelanggaran disiplin??

b.    DPMKPPKB

-            merumuskan mengenai pengurangan siltap sesuai arahan bupati bagi pamong yang melanggar ketentuan Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dari 25% sampai degan 75% yang dipotong pada bulan berikutnya.

-            menanggapi terkait Tim Pemeriksa, hanya untuk pelanggaran yang dikenai hukuman disiplin berat.

c.     BKD

-        Apakah Pasal 52 bisa disimpangi, tidak harus dari teguran lisan terlebih dahulu?

-        terkait kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, apakah beda antara pamong dan staff. untuk pamong oleh lurah bagaimana dengan staf pamong?? siapaa yang menjatuhkan ?? apakah lurah atau atasan langsung?

d.    Bagian Hukum

-            Pasal 3 ayat (3) dihapus dan ditambahkan norma baru sebagai berikut :

(3)  Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah ketidakhadiran Pamong Kalurahan selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih selain karena alasan cuti dan/atau alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

-            menanggapi pertanyaan BKD terkait Pasal 52, tidak harus dengan tahapan teguran lisan terlebih dahulu dilihat kasusnya dan operator norma yang digunakan adalah dan/atau jadi jadi bisa merupakan alternative pilihanlangsung ke teguran tertulis.

4.     Pembahsan sampai dengan Pasal 4 jenis hukuman disiplin, pertemuan berikutnya akan membahas mengenai tatacara penjatuhan hukuman disiplin

5.     Rapat ditutup pada pukul 22.00 wib