Rapat Pembahasan Raperwal Kota Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung

Hari/Tanggal         : Kamis, 14 April 2022

Pukul                    : 09.00 WIB - selesai

Tempat                  : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

Peserta rapat :

1.     DPUPKP Kota Yogyakarta

2.     Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta

3.   Kanwil Kemenkumham DIY (Anastasia Rani Wulandari, Rasyid Kurniawan, dan Iffa Choirun Nisa)

Hasil rapat :

1.   Rapat dibuka oleh Bapak Zico dari Bagian Hukum Setda Kota YK, kemudian dilanjutkan dengan pencermatan draft raperwal.

2.     Pembahasan rapat :

a.     Konsiderans menimbang :

·   Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (5) dihapus karena tidak memberikan delegasi pembentukan perwal.

·      Ditambahkan koma (,) sebelum frasa “perlu menetapkan”.

·      Ditambahkan nomor Perdanya.

b.     Dasar hukum mengingat :

·      Pasal 18 ayat (6) UUDNRI dihapus.

·      UU No. 16/1950 disesuaikan nama peraturannya.

·      Perubahan UU No 23/2014 disesuaikan menjadi diubah dengan UU No. 1/2022.

·      Perda Bangunan Gedung dilengkapi nomor TLN nya.

c.      Ketentuan umum :

·  Definisi “KCB” dan “KWB” pada Pasal 1angka 6 dan angka 7 dihapus karena tidak ada pengaturannya di batang tubuh.

·      Pasal 1 angka 8 dihapus karena redundant dengan angka 4.

·  Definisi Bangunan Gedung Tertentu (Pasal 1 angka 9) disinkronkan dengan Perda Bangunan Gedung.

·  Definisi “Gaya Arsitektur Bangunan” pada Pasal 1 angka 14 dihapus karena tidak ada pengaturannya di batang tubuh.

· Pada Pasal 1 angka 18, kata “instansi” diubah menjadi “Perangkat Daerah” dan kata “pemilik” ditulis dengan huruf awal kapital karena sudah didefinisikan di ketentuan umum.

·      Definisi “Penyedia Jasa Konstruksi” pada Pasal 1 angka 31 disinkrokan dengan PP 16/2021.

·      Definisi “Kemantren” dan “Mantri Pamong Praja” pada Pasal 1 angka 41 dan angka 42 dihapus karena tidak ada pengaturannya di batang tubuh.

d.     Pasal 4

·      Kata “pasal” pada Pasal 4 ayat (3) ditulis dengan huruf awal kapital.

·      Frasa “kubu-kubu dan atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi” pada Pasal 4 ayat (5) huruf b diubah menjadi “kubu dan/atau pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan udara, serta depo amunisi”.

e.      Rumusan Pasal 5 disempurnakan menjadi :

Ketentuan penetapan fungsi utama Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) jika:

a.   Bangunan Gedung memiliki satu fungsi utama apabila fungsi utama tersebut meliputi paling sedikit 75% dari keseluruhan luas bangunan gedung;

b.    Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat didukung oleh fungsi lainnya dengan ketentuan:

1.  luas tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari luas keseluruhan Bangunan Gedung;

2.     merupakan bagian dari pelayanan fungsi utama; dan

3.     fungsi setiap ruang dalam harus sesuai dengan pola tata ruang, peraturan zonasi, dan sub zonasi setempat sebagaimana diatur dalam RTRW dan/atau Rencana Teknis Ruang Kota.

c.     1 (satu) Bangunan Gedung dapat memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi dan/atau sub fungsi.

f.       Rumusan Pasal 5 huruf d dipindahkan menjadi pasal berikutnya (Pasal 6) dengan rumusan sebagai berikut :

Ketentuan penetapan fungsi campuran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) jika: ....

g.     Pasal 5 huruf e dipindahkan menjadi pasal berikutnya (Pasal 7).

h.     Kata “Penetapan” pada Judul Bagian Ketiga pada Pasal 8 dihapus.

i.       Kata “kelas” pada Pasal 8 huruf g diubah menjadi “klas”.

j.       Pasal 9

·     Rumusan Pasal 9 ayat (1) diubah menjadi :

Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi Bangunan Gedung:

a.     sederhana;

b.     tidak sederhana; dan

c.     khusus.

·    Pada Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditambah acuan pasalnya, kemudian kata “adalah” diubah menjadi “merupakan”.

k.     Pasal 10

·     Rumusan Pasal 10 ayat (1) diubah menjadi :

Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi Bangunan Gedung:

a.     permanen; dan

b.     nonpermanen.

·     Pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ditambah acuan pasalnya, kemudian kata “adalah” diubah menjadi “merupakan”.

·   Frasa “pemilik/pengguna” pada Pasal 10 (3) ditulis dengan huruf awal kapital karena sudah didefinisikan di ketentuan umum.

*hasil pencermatan pasal-pasal berikutnya terlampir*